Oleh: Prasetyo Budi
Ketua Koperasi Merah Putih Balam Asri, Way Kenanga
---
Pemerintah telah meluncurkan kebijakan besar: menyuntikkan likuiditas sebesar Rp200 triliun ke bank-bank milik negara (HIMBARA). Tujuannya mulia — mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga mendekati 6 persen. Namun pertanyaan mendasarnya adalah: apakah rakyat kecil di desa seperti kami akan benar-benar merasakan dampaknya?
Sebagai pelaku ekonomi kerakyatan di tingkat desa, saya ingin memberikan pandangan yang mewakili suara yang kerap tak terdengar — suara petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan koperasi desa yang berjuang dari bawah.
---
Stimulus, Tapi Tidak Tersalurkan ke Akar
Pengalaman mengajarkan kami satu hal penting: dana besar belum tentu berdampak besar jika salah sasaran. Dana Rp200 triliun ini berpotensi hanya mengendap di neraca bank atau terserap ke sektor yang itu-itu saja: korporasi besar dan kredit konsumtif di perkotaan. Sementara pelaku UMKM dan koperasi desa masih terpinggirkan karena dianggap tidak bankable, tidak punya agunan, dan tidak masuk dalam sistem keuangan formal.
---
Bank Masih Takut Ambil Risiko
Alih-alih menjadi motor pertumbuhan ekonomi rakyat, banyak bank masih bermain aman. Dana yang disalurkan lebih banyak ke sektor yang minim risiko, seperti kredit pegawai, properti, atau korporasi besar. Padahal semangat dari stimulus ini adalah membangkitkan sektor produktif dan ekonomi lokal. Kalau bank hanya menjadi tempat parkir uang dan bukan jembatan ke sektor riil, maka kebijakan ini gagal secara substansi.
---
Solusi: Libatkan Koperasi dan Ekonomi Rakyat
Kami di Koperasi Merah Putih punya keyakinan bahwa ekonomi desa bisa tumbuh kuat bila diberi ruang dan kepercayaan. Untuk itu, kami mengusulkan:
1. Libatkan Koperasi dan BUMDes sebagai Penyalur Kredit
Siapa yang lebih mengenal warga daripada koperasi itu sendiri? Kami tahu siapa yang layak diberi pinjaman, bagaimana historinya, dan di mana risikonya. Jika dana stimulus ini bisa disalurkan lewat koperasi, maka efektivitas dan ketepatan sasaran akan jauh lebih tinggi.
2. Ciptakan Skema Kredit Ultra Mikro Tanpa Jaminan Fisik
Rakyat kecil sering kali tidak punya sertifikat atau jaminan tanah. Tapi mereka punya semangat dan usaha nyata. Kredit berbasis aktivitas dan rekam jejak usaha harus segera diterapkan. Negara harus hadir sebagai penjamin, bukan sekadar penonton.
3. Digitalisasi dan Trust-Based Lending
Pemerintah bisa mendorong koperasi membangun sistem digital yang merekam transaksi dan kinerja anggota. Data ini bisa dipakai oleh bank sebagai dasar pemberian kredit, mengurangi risiko sekaligus memperluas inklusi keuangan.
4. Transparansi dan Audit Dana Stimulus
Dana sebesar ini tidak bisa dibiarkan mengalir tanpa pengawasan. Harus ada audit publik dan pelaporan rutin agar rakyat tahu ke mana uang itu pergi — dan siapa yang menikmatinya.
---
Dana Rakyat, Untuk Rakyat
Kita tidak kekurangan uang. Tapi yang sering kita abaikan adalah kemauan untuk membagi akses terhadap uang itu secara adil dan merata. Jika Rp200 triliun itu hanya mampir di neraca bank dan laporan tahunan korporasi besar, maka rakyat hanya akan jadi penonton.
Sebaliknya, jika stimulus ini benar-benar menetes ke bawah — ke para petani, nelayan, pedagang kecil, dan koperasi desa — maka dampaknya akan luar biasa. Ekonomi nasional tidak tumbuh dari atas ke bawah. Ia tumbuh dari bawah ke atas — dari desa, dari rakyat.
Semoga pemerintah tidak sekadar bangga dengan angka triliunan, tapi juga peka terhadap harapan di akar rumput yang makin haus akan keberpihakan nyata.
---
Artikel ini adalah opini pribadi penulis dan tidak selalu mencerminkan sikap redaksi Qberitakan.com.
