Reporter: Tim Redaksi QBeritakan
Gerakan Koperasi Merah Putih kian menunjukkan taringnya sebagai solusi ekonomi kerakyatan berbasis komunitas. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah daerah di Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam pembentukan dan penguatan koperasi ini, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas praktik rentenir dan memperkuat ekonomi desa.
Solo dan Yogyakarta Tuntas 100 Persen
Kota Solo mencatat sejarah sebagai kota pertama di Jawa Tengah yang berhasil membentuk koperasi di seluruh kelurahannya—sebanyak 54 unit. Dari jumlah tersebut, dua hingga tiga koperasi direncanakan menjadi model percontohan dengan dukungan modal hingga Rp800 juta per koperasi.
Di Yogyakarta, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi secara resmi meresmikan Koperasi Merah Putih Srimulyo di Kabupaten Bantul. DIY tercatat telah merampungkan 100 persen target pembentukan 75 koperasi kelurahan/desa, bahkan 16 hari lebih cepat dari jadwal.
"Yogyakarta bisa menjadi role model koperasi desa modern. Koperasi ini tidak hanya fokus pada simpan pinjam, tapi juga bergerak di sektor sembako, layanan klinik, hingga ekonomi digital," ujar Budi Arie.
Palembang Gencarkan Sosialisasi
Sementara itu di Sumatera Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menggelar sosialisasi Koperasi Merah Putih di Palembang. Kota ini telah membentuk 107 koperasi kelurahan dan mulai mengembangkan unit usaha berbasis kebutuhan warga seperti pertanian dan sembako.
"Ini bukan koperasi biasa. Kita siapkan agar rakyat bisa mandiri tanpa terjerat utang rentenir," tegas Zulkifli.
ORI Kaltara Ingatkan Transparansi
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara turut memantau perkembangan koperasi ini. Mereka menekankan pentingnya transparansi pengelolaan dana dan kompetensi pengurus agar program tidak disalahgunakan.
"Mars Merah Putih harus dijalankan dengan akuntabilitas tinggi. Pengurus koperasi wajib paham tata kelola dan menjunjung etika," kata Ketua ORI Kaltara.
Menuju Peluncuran Nasional
Gerakan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program strategis nasional yang rencananya akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2025. Pemerintah menargetkan setiap kelurahan dan desa di seluruh Indonesia memiliki minimal satu koperasi produktif yang aktif dan sehat secara keuangan.
Editor: Prasetyo Budi
Untuk informasi lebih lanjut atau ingin mengusulkan liputan daerah Anda, hubungi infoqberitakan@gmail.com
