QBeritakan.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
Bahlil Lahadalia menyarankan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mengurusi negara-negara bermasalah saja, ketimbang memberikan rekomendasi terkait hilirisasi ke Indonesia.
Hal ini merespons rekomendasi IMF yang meminta Indonesia meninjau kembali kebijakan hilirisasi, dan mempertimbangkan menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2020.
Pernyataan IMF tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.
"Saran saya, dia (IMF) mendiagnosa saja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah, enggak usahlah campur-campur ngurus Indonesia," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Menurut dia, Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik, seiring dengan pulihnya perekonomian domestik usai tekanan pandemi Covid-19 selama tiga tahun terakhir. Oleh sebab itu, Indonesia sedang tidak memerlukan rekomendasi dari IMF.
Bahlil bilang, kondisi ekonomi Indonesia yang baik itu diakui pula oleh IMF dalam dokumen tersebut. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5 persen dan inflasi yang berada di bawah 5 persen.
Pada sisi neraca perdagangan juga tercatat surplus selama 25 bulan berturut-turut, serta investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) tumbuh sekitar 20 persen di kuartal I-2023. IMF sendiri memproyeksi secara keseluruhan tahun 2023 FDI Indonesia akan tumbuh 19 persen.
Bahlil menegaskan, pada dasarnya kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor komoditas mentah merupakan langkah tepat yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan ini merupakan upaya Indonesia untuk menjadi negara maju.
Oleh sebab itu, lanjutnya, pemikiran-pemikiran dari pihak luar yang tidak objektif dan menghambat kemajuan Indonesia, tidak perlu menjadi pertimbangan untuk mempengaruhi kebijakan yang saat ini sedang dijalankan.(*)
Bahlil Lahadalia menyarankan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mengurusi negara-negara bermasalah saja, ketimbang memberikan rekomendasi terkait hilirisasi ke Indonesia.
Hal ini merespons rekomendasi IMF yang meminta Indonesia meninjau kembali kebijakan hilirisasi, dan mempertimbangkan menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2020.
Pernyataan IMF tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.
"Saran saya, dia (IMF) mendiagnosa saja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah, enggak usahlah campur-campur ngurus Indonesia," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Menurut dia, Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik, seiring dengan pulihnya perekonomian domestik usai tekanan pandemi Covid-19 selama tiga tahun terakhir. Oleh sebab itu, Indonesia sedang tidak memerlukan rekomendasi dari IMF.
Bahlil bilang, kondisi ekonomi Indonesia yang baik itu diakui pula oleh IMF dalam dokumen tersebut. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5 persen dan inflasi yang berada di bawah 5 persen.
Pada sisi neraca perdagangan juga tercatat surplus selama 25 bulan berturut-turut, serta investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) tumbuh sekitar 20 persen di kuartal I-2023. IMF sendiri memproyeksi secara keseluruhan tahun 2023 FDI Indonesia akan tumbuh 19 persen.
Bahlil menegaskan, pada dasarnya kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor komoditas mentah merupakan langkah tepat yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan ini merupakan upaya Indonesia untuk menjadi negara maju.
Oleh sebab itu, lanjutnya, pemikiran-pemikiran dari pihak luar yang tidak objektif dan menghambat kemajuan Indonesia, tidak perlu menjadi pertimbangan untuk mempengaruhi kebijakan yang saat ini sedang dijalankan.(*)
.JPG)
