Oleh: Prasetyo Budi | Pemerhati Sosial & Pendidikan
QBeritakan.com – Setiap tahun, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas pembangunan bangsa. Bahkan, konstitusi mengamanatkan alokasi minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan. Namun pertanyaan mendasar pun muncul: jika anggaran begitu besar, mengapa kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan?
Ribuan guru honorer masih menerima gaji sangat rendah—bahkan ada yang hanya ratusan ribu rupiah per bulan. Ironisnya, merekalah ujung tombak pendidikan di pelosok negeri. Bagaimana mungkin lahir generasi emas jika pendidiknya sendiri hidup dalam kondisi memprihatinkan?
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 40 persen sekolah di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas dasar. Mulai dari ruang kelas yang layak, perpustakaan, hingga laboratorium. Sementara di kota besar, anggaran lebih sering terserap pada proyek-proyek pencitraan ketimbang kebutuhan riil siswa.
Tak hanya itu, persoalan inkonsistensi kurikulum juga menghantui dunia pendidikan. Dalam dua dekade terakhir, kurikulum berkali-kali berganti. Alih-alih meningkatkan mutu, perubahan yang terlalu cepat justru membingungkan guru, siswa, bahkan orang tua. Guru pun lebih banyak sibuk dengan administrasi ketimbang fokus pada pembelajaran.
---
Tiga Langkah Mendesak
Jika pemerintah serius membenahi pendidikan, setidaknya ada tiga langkah mendesak yang perlu ditempuh:
1. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer agar mereka bisa mengajar dengan tenang dan penuh dedikasi.
2. Pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga anak di Papua memiliki kesempatan belajar setara dengan anak di Jakarta.
3. Kurikulum konsisten berbasis kebutuhan siswa, bukan sekadar kepentingan politik sesaat.
---
Penutup
Tanpa langkah konkret tersebut, jargon “mencerdaskan kehidupan bangsa” hanya akan menjadi slogan kosong yang diulang dari tahun ke tahun. Pendidikan sejatinya bukan hanya soal anggaran besar, melainkan keberanian politik untuk menjamin keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.
Bangsa besar tidak cukup dengan anggaran besar. Ia butuh keberanian untuk memastikan pendidikan benar-benar menjadi hak setiap anak Indonesia.
---
📰 Beritakan.com
