Penulis: Redaksi QBeritakan.com
📅 27 September 2025
---
Latar Belakang: Ketidakadilan Sosial Meledak
Gelombang protes besar-besaran kembali mengguncang Indonesia. Ratusan ribu rakyat turun ke jalan, menyuarakan kemarahan terhadap tunjangan mewah DPR, dominasi militer dalam pemerintahan, dan ketimpangan ekonomi yang makin lebar. Pemicu awalnya adalah kabar bahwa 580 anggota DPR menerima tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan, memicu amarah publik yang sudah muak dengan gaya hidup elite.
---
Aksi Nasional Meluas: Rakyat Tak Lagi Diam
Aksi yang dimulai dari Jakarta kini telah menjalar ke lebih dari 30 provinsi. Ribuan mahasiswa, buruh, aktivis, hingga ibu rumah tangga turun ke jalan membawa satu suara: reformasi sistemik dan transparansi kekuasaan. Di berbagai kota seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Lampung, lautan manusia memenuhi jalanan.
---
“17 + 8 Tuntutan Rakyat”: Manifesto Gerakan
Gerakan ini tak hanya bersuara di jalanan, tetapi juga menyusun platform politik rakyat dalam bentuk dokumen:
17 Tuntutan Utama:
1. Cabut tunjangan mewah DPR dan pejabat negara.
2. Reformasi hukum: penghapusan impunitas dan kriminalisasi aktivis.
3. Hentikan keterlibatan militer dalam urusan sipil.
4. Evaluasi total program sosial besar seperti makan gratis.
5. Audit anggaran negara secara terbuka.
6. Kembalikan supremasi sipil dalam pemerintahan.
7. Reformasi institusi KPK, BPK, dan kejaksaan.
8. Stop pemborosan APBN untuk citra politik.
9. Tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.
10. Lindungi kebebasan pers dan jurnalis lokal.
11. Pangkas belanja birokrasi dan fasilitas elite.
12. Revisi UU ITE dan UU Ormas secara adil.
13. Penerapan sistem pemilu yang lebih terbuka.
14. Tolak dinasti politik dan kartel partai.
15. Berikan ruang partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan.
16. Bangun kebijakan berbasis data, bukan pencitraan.
17. Transparansi real-time seluruh pengadaan negara.
8 Tuntutan Tambahan:
1. Turunkan harga bahan pokok dan energi.
2. Moratorium utang luar negeri yang tidak produktif.
3. Revisi RUU kontroversial yang merugikan buruh dan tani.
4. Keadilan bagi korban konflik agraria.
5. Penyelamatan lingkungan dan wilayah adat.
6. Reformasi perpajakan progresif.
7. Jaminan sosial universal untuk rakyat kecil.
8. Penguatan peran desa dan koperasi.
---
🪖 Militerisasi Pemerintahan Dianggap Mengancam Demokrasi
Salah satu isu sentral yang menuai sorotan tajam adalah meningkatnya peran militer dalam kehidupan sipil. Mulai dari distribusi bantuan sosial, proyek infrastruktur, hingga kehadiran mereka di pendidikan dan pengawasan pangan. Iklan-iklan resmi dari Kementerian Pertahanan yang menonjolkan peran militer dalam urusan sipil dianggap sebagai bentuk “normalisasi otoritarianisme.”
---
Guncangan di Kabinet: 5 Menteri Dipecat
Di tengah tekanan publik yang luar biasa, Presiden Prabowo akhirnya mengambil langkah politik drastis. Ia memecat lima menterinya, termasuk:
Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan)
Budi Gunawan (Menko Polhukam)
Pergantian ini dianggap sebagai bentuk damage control untuk meredam kemarahan publik, namun belum cukup untuk menghentikan gerakan.
---
Anggaran Negara 2026: Kesenjangan Prioritas
Dalam situasi memanas ini, DPR justru mengesahkan APBN 2026 sebesar Rp3.842 triliun dengan:
Kenaikan belanja pertahanan hingga 37%
Dua kali lipat anggaran untuk makan gratis
Minimnya alokasi untuk layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan
Ini mempertegas tudingan bahwa anggaran negara lebih berpihak pada stabilisasi kekuasaan ketimbang kesejahteraan rakyat.
---
Suara Rakyat atau Ancaman Politik?
Gerakan ini bukan lagi dianggap sekadar demonstrasi, tapi ekspresi kemarahan kolektif terhadap kegagalan elite mengelola kekuasaan. Beberapa tokoh nasional bahkan mulai mendukung tuntutan rakyat secara terbuka, menyebut bahwa "ini adalah gelombang baru reformasi."
---
Apa Selanjutnya?
Beberapa pertanyaan besar kini menggantung:
Akankah pemerintah mendengarkan suara rakyat dan melakukan reformasi sejati?
Atau justru menggunakan pendekatan represif untuk mempertahankan stabilitas?
Mampukah gerakan “17 + 8” ini menjadi momentum koreksi nasional?
---
QBeritakan Mengajak Anda Terlibat
QBeritakan.com berkomitmen menjadi media rakyat, menyuarakan yang tak bersuara. Jika Anda memiliki:
Video atau foto aksi damai di wilayah Anda
Testimoni lapangan
Laporan penyimpangan anggaran
📧 Kirim ke: infoqberitakan@gmail.com
📞 WA: +62 812-7464-6474
---
QBeritakan.com – Suara Kritis, Suara Rakyat.
