QBeritakan.com - Akhirnya, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memanggil 13 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran ganti rugi lahan tol Padang Sicincin untuk menjalani pemeriksaan 12 orang tersangka memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk diperiksa.
Sementara satu tersangka lainnya tidak hadir setelah diperiksa selama hampir delapan jam akhirnya penyidik Kejati Sumatera Barat memutuskan menahan ke-12 tersangka mereka yang resmi ditahan yakni menerima ganti rugi
Sebanyak enam orang satu perangkat Nagari satu aparatur pemerintahan di Kabupaten padangpariaman serta tiga orang dari BPN diperkirakan dalam kasus ini negara mengalami kerugian keuangan mencapai Rp28 miliar.
Karena diduga uang pembayaran ganti rugi lahan tol yang telah digelontorkan negara diberikan kepada orang yang tidak berhak sebagai penerima ganti rugi.
Suyanto, Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar menegaskan karena ada alasan objektif B subjektif tapi pasal 21 kemudian di pessel 21 juga relepan itu adanya ancaman pidananya 56 ke atas ini ancaman pidananya buah tiga dengan ancaman 20 tahun itu.
"Kemarin sudah 100 yang itu lebih dari 100 rutin kita analisa mana yang relevan dan mana yang memenuhi kriteria di mana ke-12 tersangka," ungkapnya.
Dugaan korupsi pembayaran ganti rugi tol Padang Sicincin yang merugikan keuangan negara Rp28 miliar tersebut kemudian digiring ke rumah tahanan kelas 2B anak ayah pada mereka akan ditahan untuk 20 hari kedepan.
Para tersangka dalam perkara itu berjumlah 13 orang yakni Syamsuardi, Buyung Kenek, Yuniswan, Khaidir, Sabri Yuliansyah, Raymon, Husen, Syamsul Bahri, Nazaruddin, Syafrizal, Upik Suyati, Riki Nofaldo, dan Jumadil.
Melansir dari website bpjt.pu.go.id di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, Seksi 1 Padang–Sicincin sepanjang 36,6 km. Ruas tol ini merupakan bagian dari Sirip (koridor pendukung) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Riau dengan Sumatera Barat (Sumbar).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kecepatan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru ini akan sangat tergantung pada dukungan pemerintah daerah (Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota/Kabupaten terkait) dalam pembebasan lahan yang dilalui ruas tol.
"Kuncinya sekarang ada Pemerintah Kabupaten, Kota dan juga Provinsi. Seandainya tanahnya clear, maka kita siap untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunannya," kata Menteri Basuki.
Saat meninjau progres pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin, di Sumatera Barat, Rabu (2/11/2022), turut hadir mendampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi, Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi dan Direktur Utama PT. Hutama Karya Budi Harto.
Pembangunan Tol Padang–Sicincin dimulai pada Februari 2018 dengan progres konstruksi saat ini mencapai 45,5% dan progres pembebasan lahan 81,2%.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk tim percepatan pembebasan lahan jalan tol untuk membantu Kementerian PUPR seperti pemberkasan dan mediasi sengketa.
Ditargetkan pembebasan lahan dapat selesai 100% pada Desember 2022, sehingga percepatan konstruksi dapat dilakukan dengan target penyelesaian pada Juli 2024.
Jalan Tol Padang – Sicincin merupakan salah satu seksi dari Jalan Tol Padang - Pekanbaru yang memiliki panjang total 254 km dengan rincian Seksi 1 Padang–Sicincin, Seksi 2 Sicincin–Bukittinggi, Seksi 3 Bukittinggi–Payakumbuh, Seksi 4 Payakumbuh–Pangkalan, Seksi 5 Pangkalan–Bangkinang dan Seksi 6 Bangkinang–Pekanbaru.
Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2017.
Kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat menjadi jalur logistik dan jalur pariwisata mendukung peningkatan perekonomian di wilayah Sumatera Barat dan Riau.
Turut hadir Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Syachputra Gani.***
Sementara satu tersangka lainnya tidak hadir setelah diperiksa selama hampir delapan jam akhirnya penyidik Kejati Sumatera Barat memutuskan menahan ke-12 tersangka mereka yang resmi ditahan yakni menerima ganti rugi
Sebanyak enam orang satu perangkat Nagari satu aparatur pemerintahan di Kabupaten padangpariaman serta tiga orang dari BPN diperkirakan dalam kasus ini negara mengalami kerugian keuangan mencapai Rp28 miliar.
Karena diduga uang pembayaran ganti rugi lahan tol yang telah digelontorkan negara diberikan kepada orang yang tidak berhak sebagai penerima ganti rugi.
Suyanto, Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar menegaskan karena ada alasan objektif B subjektif tapi pasal 21 kemudian di pessel 21 juga relepan itu adanya ancaman pidananya 56 ke atas ini ancaman pidananya buah tiga dengan ancaman 20 tahun itu.
"Kemarin sudah 100 yang itu lebih dari 100 rutin kita analisa mana yang relevan dan mana yang memenuhi kriteria di mana ke-12 tersangka," ungkapnya.
Dugaan korupsi pembayaran ganti rugi tol Padang Sicincin yang merugikan keuangan negara Rp28 miliar tersebut kemudian digiring ke rumah tahanan kelas 2B anak ayah pada mereka akan ditahan untuk 20 hari kedepan.
Para tersangka dalam perkara itu berjumlah 13 orang yakni Syamsuardi, Buyung Kenek, Yuniswan, Khaidir, Sabri Yuliansyah, Raymon, Husen, Syamsul Bahri, Nazaruddin, Syafrizal, Upik Suyati, Riki Nofaldo, dan Jumadil.
Melansir dari website bpjt.pu.go.id di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, Seksi 1 Padang–Sicincin sepanjang 36,6 km. Ruas tol ini merupakan bagian dari Sirip (koridor pendukung) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Riau dengan Sumatera Barat (Sumbar).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kecepatan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru ini akan sangat tergantung pada dukungan pemerintah daerah (Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota/Kabupaten terkait) dalam pembebasan lahan yang dilalui ruas tol.
"Kuncinya sekarang ada Pemerintah Kabupaten, Kota dan juga Provinsi. Seandainya tanahnya clear, maka kita siap untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunannya," kata Menteri Basuki.
Saat meninjau progres pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin, di Sumatera Barat, Rabu (2/11/2022), turut hadir mendampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi, Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi dan Direktur Utama PT. Hutama Karya Budi Harto.
Pembangunan Tol Padang–Sicincin dimulai pada Februari 2018 dengan progres konstruksi saat ini mencapai 45,5% dan progres pembebasan lahan 81,2%.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk tim percepatan pembebasan lahan jalan tol untuk membantu Kementerian PUPR seperti pemberkasan dan mediasi sengketa.
Ditargetkan pembebasan lahan dapat selesai 100% pada Desember 2022, sehingga percepatan konstruksi dapat dilakukan dengan target penyelesaian pada Juli 2024.
Jalan Tol Padang – Sicincin merupakan salah satu seksi dari Jalan Tol Padang - Pekanbaru yang memiliki panjang total 254 km dengan rincian Seksi 1 Padang–Sicincin, Seksi 2 Sicincin–Bukittinggi, Seksi 3 Bukittinggi–Payakumbuh, Seksi 4 Payakumbuh–Pangkalan, Seksi 5 Pangkalan–Bangkinang dan Seksi 6 Bangkinang–Pekanbaru.
Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2017.
Kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat menjadi jalur logistik dan jalur pariwisata mendukung peningkatan perekonomian di wilayah Sumatera Barat dan Riau.
Turut hadir Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Syachputra Gani.***
