QBeritakan.com - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel.
Pemerintah Indonesia menentang rekomendasi IMF, karena dianggap sebagai bentuk dari kolonialisme modern.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons rekomendasi IMF terkait pencabutan secara bertahap larangan ekspor bijih nikel.
Airlangga menegaskan, upaya suatu negara atau organisasi internasional mengatur kebijakan ekspor negara lain merupakan bentuk dari kolonialisme modern.
"Kalau ada negara lain memaksa kita untuk mengekspor komoditas, saya sering sebut sebagai imperialism regulatory atau regulator yang imperialis," katanya.
Airlangga mengemukakan, gaya kolonialisme baru saat ini dilakukan dengan cara imperialism regulatory atau regulator yang imperialis. Suatu negara atau lembaga memaksa negara lain mengekspor komoditas.
Menurutnya, negara atau organisasi internasional yang menolak kebijakan penutupan keran ekspor komoditas tidak mengapresiasi upaya penciptaan nilai tambah yang dilakukan.
Sebelumnya, Dana Moneter Indonesia atau IMF meminta Pemerintah Indonesia mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel.
Permintaan itu tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia. (*)
Pemerintah Indonesia menentang rekomendasi IMF, karena dianggap sebagai bentuk dari kolonialisme modern.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons rekomendasi IMF terkait pencabutan secara bertahap larangan ekspor bijih nikel.
Airlangga menegaskan, upaya suatu negara atau organisasi internasional mengatur kebijakan ekspor negara lain merupakan bentuk dari kolonialisme modern.
"Kalau ada negara lain memaksa kita untuk mengekspor komoditas, saya sering sebut sebagai imperialism regulatory atau regulator yang imperialis," katanya.
Airlangga mengemukakan, gaya kolonialisme baru saat ini dilakukan dengan cara imperialism regulatory atau regulator yang imperialis. Suatu negara atau lembaga memaksa negara lain mengekspor komoditas.
Menurutnya, negara atau organisasi internasional yang menolak kebijakan penutupan keran ekspor komoditas tidak mengapresiasi upaya penciptaan nilai tambah yang dilakukan.
Sebelumnya, Dana Moneter Indonesia atau IMF meminta Pemerintah Indonesia mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel.
Permintaan itu tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia. (*)
