QBeritakan.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kembali tudingan adanya upaya menjegal bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan melalui perkara di lembaga antikorupsi. Pihak yang mengasumsikan hal itu dinilai sebagai aktor.
"Pihak-pihak yang berasumsi bahwa penanganan perkara adalah politis justru pihak tersebut sedang menarik dan memengaruhi kerja penegakan hukum ke arah politis itu sendiri," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 25 Juni 2023.
Ali menegaskan KPK tidak mau merespons lebih lanjut pernyataan-pernyataan yang bersifat asumsi terkait penjegalan Anies di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Proses penegakan hukum sejatinya diuji lewat alat bukti dan fakta.
"Kerja penegakan hukum berdasarkan alat bukti dan fakta, bukan opini ataupun asumsi, yang nantinya diuji di persidangan yang dapat diikuti setiap prosesnya oleh masyarakat secara terbuka," tegas Ali.
KPK, menurut Ali, menghargai asumsi yang berkembang di masyarakat sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Namun penanganan perkara di KPK dipastikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
"Apapun opini yang berkembang di masyarakat, penanganan perkara di KPK tetap fokus berproses sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku," ujar Ali.
"Pihak-pihak yang berasumsi bahwa penanganan perkara adalah politis justru pihak tersebut sedang menarik dan memengaruhi kerja penegakan hukum ke arah politis itu sendiri," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 25 Juni 2023.
Ali menegaskan KPK tidak mau merespons lebih lanjut pernyataan-pernyataan yang bersifat asumsi terkait penjegalan Anies di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Proses penegakan hukum sejatinya diuji lewat alat bukti dan fakta.
"Kerja penegakan hukum berdasarkan alat bukti dan fakta, bukan opini ataupun asumsi, yang nantinya diuji di persidangan yang dapat diikuti setiap prosesnya oleh masyarakat secara terbuka," tegas Ali.
KPK, menurut Ali, menghargai asumsi yang berkembang di masyarakat sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Namun penanganan perkara di KPK dipastikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
"Apapun opini yang berkembang di masyarakat, penanganan perkara di KPK tetap fokus berproses sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku," ujar Ali.
.JPG)
