QBeritakan.com - 18 Kelompok relawan Jokowi menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) di Kota Makassar. Meski menggelar Musra yang keenam ini, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi menegaskan akan ikut keputusan Jokowi soal calon presiden (capres).
Budi mengatakan saat ini pelaksanaan Musra sudah mencapai 20 persen. Ia mengaku dari pelaksanaan Musra tersebut muncul sejumlah nama sosok capres.
"Masih nama-nama yang tidak terlalu berbeda dari prediksi kita semua kan. Prabowo, Ganjar, Sandiaga Uno, Airlangga, dan lain-lain," ujarnya usai pelaksanaan Musra Makassar di Celebes Convention Centre (CCC), Sabtu (12/11).
Bahkan, hasil Musra sebelumnya ada juga yang memunculkan nama dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Hanya saja, Budi enggan mengungkapkan sosok tersebut dan menyebutnya sebagai kuda hitam
"Ada juga kuda hitam dari KSP," ungkapnya.
Budi menegaskan di saat menggelar Musra, pihaknya juga berkomunikasi dengan seluruh partai politik (parpol). Bahkan terakhir, dirinya audah berkomunikasi dengan Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto.
"(Komunikasi dengan ketum partai) Jalan terus. Ini Musra kan sebagai forum rakyat, akar rumput yang bersuara," tegasnya.
Sementara terkait, pernyataan Jokowi soal Prabowo, Budi menyebutkan hal biasa. Ia mengatakan Jokowi memberikan peluang kepada semua pihak yang akan maju di Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Semua kan Pak Jokowi memberi harapan yang sama. Tapi buat kami, Prabowo sebagai seorang juga diperhitungkan, karena ini soal pengalaman, waktu, jam terbang. Kan variabel presiden engga gampang dan variabelnya banyak," tegasnya.
Budi juga enggan menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut dukungan relawan Jokowi ke capres tergantung arah angin. Baginya semua orang boleh berpendapat, termasuk Hasto.
"Ahh, sudahlah semua orang boleh berpendapat. Kita ikut Pak Jokowi, bukan arah angin. Semua tidak direkayasa. Bukan waktunya untuk berkonfrontasi," kata Budi yang juga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDTT) ini.
Sementara Ketua Panitia Musra Nasional, Panel Barus mengatakan Musra Makassar seharusnya digelar 2 Oktober 2022. Hanya saja, saat itu ada tragedi Kanjuruhan dan tidak ada kehadiran Presiden Jokowi membuat pelaksanaan Musra Makassar ditunda.
Bendahara Relawan Projo ini menjelaskan tujuan pelaksanaan Musra sangat sederhana. Memberikan ruang kepada seluruh rakyat untuk ikut berpartisipasi, terlibat menentukan nasib bangsa ke depan. Tak hanya itu, kata Panel, melalui Musra rakyat menentukan nasib bangsa, pemimpin, dan program ke depan.
"Rakyat juga harus dilibatkan dan bukan hanya urusan elit politik saja," tuturnya.
Melalui Musra, Panel mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih capres dan juga Cawapres. Ia menegaskan pelaksanaan tidak disponsori pihak mana pun.
"Di forum ini sampaikanlah masukan dan pilihan anda. Tidak ada sponsor dan sensor di sini, siapa yang bapak ibu pilih dan merasa cocok di 2024," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Projo Sulsel, Moh Ramdhan Pomanto mengaku kehadirannya di Musra bukan sebagai politisi NasDem maupun Wali Kota Makassar. Ia menyebut kehadirannya di Musra sebagai Anak Lorong Makassar.
"Saya ini kan anak lorong dan juga politisi. Tadi saya bilang, saya bukan politisi, saya bilang dari awal Anak Lorong," sebutnya.
Terkait dukungan capres, Danny Pomanto mengaku saat ini belum memutuskan, meski partainya telah menetapkan Anies Baswedan. Baginya penetapan Anies masih sebatas bakal capres.
"Siapa bilang ada calon, nah capres itu ditentukan secara konstitusi kan belum ada. Termasuk juga dari Musra belum ada. Jadi masih bebas," kata dia.
Wali kota berlatar arsitek ini menegaskan akan tunduk perintah partai jika sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, semua partai sedang fokus mengkristalisasi, menyusun, dan mengusulkan calonnya sendiri.
"Nanti jadi calon kalau suara partai cukup di KPU. Nah itu baru rambu-rambu sudah jalan. Rambu belum jalan sekaran, semua masih aspirasi kok," ucapnya.
.JPG)
