Iklan

Bungkam Media, Bunuh Kepercayaan Publik: KJI Ultimatum Pemda Sumbar

QBeritakan.com
Sabtu, 13 September 2025 | September 13, 2025 WIB Last Updated 2025-09-13T02:20:14Z


PADANG – QBeritakan.com | 13 September 2025
Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) mengecam keras sikap tertutup sejumlah kepala daerah di Sumatera Barat yang dinilai menghambat tugas jurnalis dan menolak memberikan konfirmasi terkait isu-isu publik. Menurut KJI, praktik seperti ini adalah pengkhianatan terhadap demokrasi dan hak publik atas informasi.

Ketua Umum KJI, Andarizal, menyebut fenomena "alergi konfirmasi" yang dialami para wartawan di Sumbar sebagai sinyal memburuknya kualitas kepemimpinan dan akuntabilitas pejabat publik.

"Pemimpin yang takut dikonfirmasi layak dipertanyakan integritasnya. Kalau tak siap diawasi, lebih baik mundur," tegasnya, Sabtu (13/9), kepada QBeritakan.com.



Pejabat Daerah Dituding Hindari Wartawan

KJI menerima laporan dari berbagai jurnalis lokal yang mengaku kesulitan memperoleh akses informasi. Mulai dari pesan yang tak dibalas, panggilan yang diabaikan, hingga pejabat yang menghindar ketika hendak dimintai keterangan.

 "Ini bukan keluhan sepele. Ini adalah tanda bahwa pejabat mulai lupa siapa yang mereka layani. Mereka digaji dari pajak rakyat, bukan dari kantong pribadi," tambah Andarizal.



Melanggar UU Keterbukaan Informasi dan UU Pers

Sikap menutup diri dari konfirmasi jurnalis secara langsung bertentangan dengan:

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers


Dua regulasi ini mewajibkan pejabat publik untuk terbuka terhadap pertanyaan media, dan menghormati hak masyarakat untuk tahu.

 "Bungkam media sama saja memadamkan lampu demokrasi. Yang tumbuh setelahnya hanya kegelapan kekuasaan tanpa pengawasan," kata Andarizal lagi.



KJI: Jangan Bungkam, Kami Lawan

KJI memastikan akan terus mengadvokasi wartawan yang mengalami penghalangan kerja jurnalistik. Jika perlu, kasus-kasus seperti ini akan dibawa ke ranah hukum.

 "Kami tidak tinggal diam. Jika ada unsur pelanggaran hukum, kami akan proses. Pers bukan musuh. Pers adalah mitra demokrasi," tegasnya.



Pesan KJI untuk Pemimpin Sumbar

KJI menyerukan kepada seluruh pejabat publik di Sumatera Barat untuk membuka diri terhadap pertanyaan wartawan, menjawab konfirmasi secara terbuka, dan menghentikan praktik penghindaran.

 "Jika Anda tak sanggup terbuka, maka Anda tak pantas memimpin," pungkas Andarizal.




---

📌 Reporter: Tim Redaksi
📸 Foto: Logo KJI
🗂️ Topik: Keterbukaan Informasi | Demokrasi | Media | Sumatera Barat
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Bungkam Media, Bunuh Kepercayaan Publik: KJI Ultimatum Pemda Sumbar

Trending Now

Iklan