Oleh: Prasetyo Budi
Kontributor Opini | QBeritakan.com
Perkembangan teknologi digital tidak hanya menyentuh bidang ekonomi dan industri, tetapi juga secara langsung memengaruhi dinamika sosial masyarakat. Kita hidup di tengah transformasi besar-besaran, di mana interaksi sosial, cara belajar, bekerja, bahkan mengakses layanan publik kini telah beralih ke ranah digital.
Digitalisasi telah menjadi jembatan bagi kemajuan, namun juga sekaligus menjadi pemicu kegelisahan sosial. Pertanyaannya: sejauh mana masyarakat kita mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri sosialnya?
Kemudahan yang Menguatkan Konektivitas
Digitalisasi membawa banyak perubahan positif yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan. Kini, informasi tersebar begitu cepat dan merata. Akses pendidikan menjadi lebih terbuka melalui kelas daring. Pelajar dari daerah terpencil pun bisa mengikuti seminar internasional hanya dengan ponsel dan jaringan internet.
Media sosial mempertemukan kembali hubungan yang terputus, memperluas jejaring pertemanan, bahkan menjadi alat diplomasi warga (citizen diplomacy). Interaksi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa berkomunikasi lintas negara hanya dalam hitungan detik.
Di sisi lain, ekonomi digital mendorong tumbuhnya inovasi dan lapangan kerja baru. Masyarakat dapat membuka toko daring, menjadi konten kreator, atau menjalankan bisnis tanpa harus punya toko fisik. Digitalisasi telah mendobrak hambatan klasik yang selama ini membatasi partisipasi masyarakat dalam ekonomi.
Kekhawatiran Akan Tergerusnya Nilai Sosial
Namun, segala kemudahan itu datang dengan konsekuensi sosial yang perlu dicermati.
Pertama, terjadi kesenjangan digital (digital divide). Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses teknologi, baik dari sisi infrastruktur maupun literasi digital. Hal ini menciptakan kelompok-kelompok sosial baru yang terpinggirkan dalam era digital.
Kedua, interaksi sosial langsung semakin berkurang. Banyak orang lebih sibuk dengan layar gawai dibanding berbincang dengan tetangga atau keluarga. Hal ini perlahan mengikis budaya silaturahmi, gotong royong, dan kepedulian sosial.
Ketiga, dunia maya yang tanpa batas juga membawa risiko maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi opini. Masyarakat yang tidak siap secara mental dan literasi bisa terjebak dalam informasi menyesatkan yang memecah belah.
Keempat, munculnya kecanduan digital, terutama pada generasi muda. Media sosial sering kali menciptakan tekanan sosial yang tidak sehat, mulai dari FOMO (fear of missing out) hingga gangguan kesehatan mental akibat standar hidup virtual yang tidak realistis.
Menjaga Nilai Sosial di Tengah Arus Digital
Digitalisasi seharusnya bukan pengganti nilai-nilai sosial, melainkan penguatnya. Untuk itu, diperlukan strategi nasional literasi digital, bukan hanya dalam hal teknis penggunaan perangkat, tetapi juga tentang etika, keamanan, dan budaya digital.
Keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya melek teknologi, tapi juga bijak bermedia dan tangguh secara sosial.
Infrastruktur digital memang penting, tetapi infrastruktur mental dan sosial jauh lebih menentukan arah peradaban.
Penutup
Digitalisasi adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membuka peluang luar biasa untuk kemajuan dan efisiensi. Di sisi lain, ia bisa memicu keterasingan, perpecahan, dan ketimpangan baru jika tidak dikelola dengan bijak.
Mari kita arahkan digitalisasi untuk memperkuat solidaritas sosial, bukan menggantikannya. Karena sejatinya, teknologi hanyalah alat. Yang menentukan nilainya tetaplah manusia—dengan empati, akal sehat, dan tanggung jawab sosialnya.
Redaksi QBeritakan.com membuka ruang bagi para pemikir, akademisi, dan praktisi untuk berbagi opini. Kirimkan naskah Anda ke infoqberitakan@gmail.com dengan subjek: “Opini Publik”
