QBeritakan.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyebut dirinya ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud MD jelang pergantian tahun baru 2024, melalui siaran langsung akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Minggu (31/12/2023)
"Ada juga kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2023, pada tahun 2023 ini saya mencatat kasus yang saya tangani di Kemenko Polhukam ya, taruhlah senilai Rp400 triliun," ucap Mahfud.
Dia menegaskan, dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, para pelaku tidak boleh dimaklumi sama sekali. Sebab korupsi harus di tindak secara tegas.
"Saya berpikir ya secara moral itu tidak boleh ada permakluman terhadap koruptor sehingga harus ditindak secara tegas," sambungnya.
Sebelumnya, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 itu mengungkapkan bahwa masih banyak adanya praktik korupsi di segala sektor baik udara hingga laut. Meski begitu, ia menegaskan dirinya akan tetap lantang dalam menyuarakan perlawanan terhadap korupsi.
"Saya rasanya tetap bersuara lantang sih (melawan korupsi). Saya ke mana, saya pidato bicara seperti tadi (bahwa) korupsi di mana-mana. Lihat ke udara, ada pesawat, di sana ada korupsi pesawat udara," ujar Mahfud, di Kantor TKRPP, Menteng, Jakarta Pusat (19/12/2023).
"Lewat Departemen Kehutanan, korupsi di hutan. Naik kapal di laut, ada korupsi di Bakamla/kelautan. Ke mana? Injak tanah ada mafia pertanahan, lewat rumah sakit ada korupsi obat-obatan. Banyak korupsi. Saya selalu bicara begitu apa masih kurang lantang?” sambungnya.
Mahfud menyebutkan bahwa sebagai putra asli Madura merupakan hal yang biasa untuk berbicara lantang. Ia juga mengungkapkan bahwa capaiannya selama empat tahun menjabat sebagai Menko Polhukam sebanyak Rp701 triliun bisa diselamatkan.
“Empat tahun terakhir, kasus-kasus yang saya tangani saya, yang menyangkut korupsi saja, Rp701 triliun kita bisa selamatkan. Bagi UKM-UKM di bawah itu, pertumbuhan akan cukup bagus, pertumbuhan ekonomi," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan bahwa jumlah Rp701 triliun yang bisa diselamatkan dari koruptor itu dilakukan dengan kewenangan terbatas yang dirinya miliki sebagai Menko Polhukam. Meskipun, kata dia, seharusnya tidak memiliki kewenangan yuridis langsung untuk mengusut kasus korupsi.
Mahfud menilai bahwa jumlah itu belum menghitung anggaran negara yang diselamatkan dari hasil kinerja KPK, Polri, dan kejaksaan sebagai lembaga negara yang berwenang secara yuridis mengusut tindakan rasuah.
"Itu sebabnya saya katakan, itu kendalinya harus tetap. Diberi akses nanti kepada siapa pun wakil presiden yang akan terpilih. Banyak kok datanya. Sudah saya susun ini, ini, dan ini masalahnya, ini cara penyelesaiannya. Dan itu hanya bisa diputuskan, penyelesaian tertentu itu, hanya di presiden dan wakil presiden," ungkapnya.
"Menko Polhukam itu tidak punya UU Polhukam, (sedangkan) Menteri Kehakiman punya undang-undang sendiri, Polri punya UU Polri, jaksa punya UU Kejaksaan. Yang lain punya undang-undang sendiri, saya mengkoordinir, itu pun bisa saya selamatkan. Bukan jargon," pungkas dia.
.JPG)
