QBeritakan.com - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyoroti soal kritikan Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF) ke Indonesia.
Namun, mereka menilai keputusan pemerintah Indonesia yang tegas menghiraukan IMF dalam melarang ekspor nikel dan hilirisasi sudah tepat.
Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan Indonesia saat ini sudah berhasil dalam hilirisasi nikel yang menyumbangkan nilai tambah bagi Indonesia.
Bahkan Meidy mengatakan bahwa hilirisasi nikel Indonesia sudah melebihi kapasitas produksi di Indonesia.
"Apa yang disampaikan Menteri Bahlil benar juga ya bahwa IMF kok kepo banget ya sudah tiga tahun baru datang kenapa tidak dari awal. Kalau bahasa kami para pengusaha kenapa tidak dari 2020 pada saat ini kita digugat dari WTO karena pelarangan ekspor.
Namun, mereka menilai keputusan pemerintah Indonesia yang tegas menghiraukan IMF dalam melarang ekspor nikel dan hilirisasi sudah tepat.
Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan Indonesia saat ini sudah berhasil dalam hilirisasi nikel yang menyumbangkan nilai tambah bagi Indonesia.
Bahkan Meidy mengatakan bahwa hilirisasi nikel Indonesia sudah melebihi kapasitas produksi di Indonesia.
"Apa yang disampaikan Menteri Bahlil benar juga ya bahwa IMF kok kepo banget ya sudah tiga tahun baru datang kenapa tidak dari awal. Kalau bahasa kami para pengusaha kenapa tidak dari 2020 pada saat ini kita digugat dari WTO karena pelarangan ekspor.
Nah IMF di mana pada saat itu. Kenapa baru hadir saat ini kala Indonesia sudah melakukan keberhasilan hilirisasi nikel," katanya dalam Market Review IDXChannel, Selasa (4/7/2023).
Bahkan Meidy mengatakan bahwa berdasarkan data Juni 2023 sudah ada 53 pabrik pirometalurgi dan 179 furnice di Indonesia.
"Dari hal itu menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) sampai nikel matte," katanya,
Meidy mempertanyakan kenapa dengan adanya keberhasilan yang sudah dilalui Indonesia, IMF malah datang untuk menyampaikan pembatasan.
"Ini yang jadi pertanyaan. Kalau Nikel kita kan berhasil kemudian kalau kita terlalu banyak kita mau ekspor ini nggak sesuai ya," katanya.
Adapun sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia langsung mengkritik sikap IMF yang meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya.
Menurut dia, IMF menerapkan standar ganda menyangkut larangan ekspor komoditas yang tengah dilakukan oleh Indonesia utamanya komoditas nikel.
Bahlil mengatakan, IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja, namun IMF menentang kebijakan larangan ekspor.
"Menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain," kata Bahlil beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, dia mengatakan pemikiran tersebut sangatlah keliru.
Sebab, IMF mengakui kalau pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia dalam kondisi yang baik.
Bahkan Meidy mengatakan bahwa berdasarkan data Juni 2023 sudah ada 53 pabrik pirometalurgi dan 179 furnice di Indonesia.
"Dari hal itu menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) sampai nikel matte," katanya,
Meidy mempertanyakan kenapa dengan adanya keberhasilan yang sudah dilalui Indonesia, IMF malah datang untuk menyampaikan pembatasan.
"Ini yang jadi pertanyaan. Kalau Nikel kita kan berhasil kemudian kalau kita terlalu banyak kita mau ekspor ini nggak sesuai ya," katanya.
Adapun sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia langsung mengkritik sikap IMF yang meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya.
Menurut dia, IMF menerapkan standar ganda menyangkut larangan ekspor komoditas yang tengah dilakukan oleh Indonesia utamanya komoditas nikel.
Bahlil mengatakan, IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja, namun IMF menentang kebijakan larangan ekspor.
"Menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain," kata Bahlil beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, dia mengatakan pemikiran tersebut sangatlah keliru.
Sebab, IMF mengakui kalau pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia dalam kondisi yang baik.
.JPG)
