QBeritakan.com – Hallo Sahabat semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun ya,,, aamiin, nah kali ini Penulis akan mengajak sahabat semua utnuk membahas “Politik Identitas Dan prinsip-prinsip Demokrasi Indonesia”, nah hal ini tentu saja kita harus pahami sebagai penghuni atau penduduk Indonesia yang dikenal dengan sebutan bangsa multikultural.
Multikulturalisme merupakan istilah yang digunakan dalam menggambarkan pandangan mengenai keberagaman dan perbedaan. Perbedaan atau keberagaman yang dimaksud adalah mengenai adanya perbedaan budaya, nilai, adat istiadat, kebiasaan, serta sistem budaya yang biasa dilakukan pada kegiatan sehari-harinya.
Masyarakat multikultur identik dengan kelompok yang memiliki beragam jenis perbedaan dan jumlahnya. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak disertai wilayah yang luas dan kekayaan alam yang melimpah menjadi faktor adanya kekayaan budaya dan bahasa yang beragam
Sebagai negara yang multikultural serta demokratis, sudah sepantasnya semua masyarakat memiliki kesetaraan hak dalam pemilu. Tidak hanya orang Jawa yang bisa menjadi pemimpin negara, orang luar Jawa juga bisa. Tidak hanya orang islam saja yang bisa menjadi pemimpin negara, orang non-islam juga bisa. Dalam artian bahwa hak seseorang untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat tidak didasarkan pada suku, agama, ras, atau etnik semata, tapi lebih kepada kemampuan orang-orang itu untuk memimpin dan mengayomi masyarakat.
Sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, penggunaan isu politik identitas mulai kerap digunakan dalam rangka mencari dukungan suara. Banyak hoax dan ujaran kebencian berbau SARA yang ditunjukkan kepada salah satu pasangan calon atau calon perseorangan, dengan harapan lawan politik kehilangan dukungan masyarakat. Masalahnya adalah, ketika isu-isu tersebut sampai ke calon pemilih yang tidak memiliki cukup pengetahuan dan mudah terpengaruh, besar kemungkinan para calon dari kaum minoritas ini akan kehilangan apresiasi rakyat. Bahkan sekalipun jejak karier serta prestasi calon tersebut cukup mumpuni untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat.
Lalu, bagaimana dampak dari adanya politik identitas itu sendiri? Menurut Aryojati (2020) maraknya isu populisme dalam politik identitas akan mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Penggunaan isu keagamaan dalam penghimpunan dukungan politik mempunyai lubang besar yang bisa saja ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memang menginginkan perpecahan Indonesia. Jika hal ini terus berlanjut, semangat persatuan dan kesatuan yang rendah akan meningkatkan potensi polarisasi masyarakat bahkan elite politik.
Selanjutnya, menurut Anam (2019) politik identitas juga berpotensi menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. Kita tahu bahwa sistem demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dianut Indonesia mengingat pluralisme masyarakatnya. Apabila populisme dalam politik identitas semakin menguat, tidak akan ada lagi keadilan sosial, persamaan hak untuk seluruh rakyat Indonesia, bahkan kebebasan untuk orang lain maupun diri sendiri.
Politik identitas berbasis agama yang digunakan dalam kampanye politik juga akan menciptakan jurang pemisah antar kelompok umat beragama di Indonesia. Kuatnya tekanan dari kelompok agama radikal di Indonesia secara tidak langsung akan memberikan dampak buruk bagi pemeluk agama yang lain. Pemeluk agama minoritas akan merasa didiskriminasi, sehingga akan memunculkan perpecahan antar umat beragama.
Belajar dari pengalaman pemilu serentak 2019, tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu itu akan kembali muncul dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Peristiwa yang lalu memiliki kesempatan besar untuk terus digaungkan oleh kelompok radikal demi keuntungan pribadi. Begitu pula oleh golongan-golongan yang memang pada dasarnya menginginkan perpecahan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas di Indonesia.
Menghilangkan praktek politik identitas akan menjadi salah satu PR penting bagi Indonesia menjelang pemilu 2024 mendatang. Hal ini menjadi penting, terlebih karena berhubungan erat dengan kesetaraan hak, persatuan dan kesatuan masyarakat, serta prinsip-prinsip demokrasi. Apalagi, masalah SARA merupakan hal yang sensitif untuk dijadikan alat kampanye.
Semoga Kita semua seamakin paham, cerdas dan bijak dalam berpolitik atau menyikapi hal hal berbau politik demi menjaga persatuan dan kesatuan Replubik Indonesia dan tidak mudah terpancing, terprovokasi dengan hal-hal yang akan merugikan kita sendiri bangsa dan Negara kita.
Multikulturalisme merupakan istilah yang digunakan dalam menggambarkan pandangan mengenai keberagaman dan perbedaan. Perbedaan atau keberagaman yang dimaksud adalah mengenai adanya perbedaan budaya, nilai, adat istiadat, kebiasaan, serta sistem budaya yang biasa dilakukan pada kegiatan sehari-harinya.
Masyarakat multikultur identik dengan kelompok yang memiliki beragam jenis perbedaan dan jumlahnya. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak disertai wilayah yang luas dan kekayaan alam yang melimpah menjadi faktor adanya kekayaan budaya dan bahasa yang beragam
Sebagai negara yang multikultural serta demokratis, sudah sepantasnya semua masyarakat memiliki kesetaraan hak dalam pemilu. Tidak hanya orang Jawa yang bisa menjadi pemimpin negara, orang luar Jawa juga bisa. Tidak hanya orang islam saja yang bisa menjadi pemimpin negara, orang non-islam juga bisa. Dalam artian bahwa hak seseorang untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat tidak didasarkan pada suku, agama, ras, atau etnik semata, tapi lebih kepada kemampuan orang-orang itu untuk memimpin dan mengayomi masyarakat.
Sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, penggunaan isu politik identitas mulai kerap digunakan dalam rangka mencari dukungan suara. Banyak hoax dan ujaran kebencian berbau SARA yang ditunjukkan kepada salah satu pasangan calon atau calon perseorangan, dengan harapan lawan politik kehilangan dukungan masyarakat. Masalahnya adalah, ketika isu-isu tersebut sampai ke calon pemilih yang tidak memiliki cukup pengetahuan dan mudah terpengaruh, besar kemungkinan para calon dari kaum minoritas ini akan kehilangan apresiasi rakyat. Bahkan sekalipun jejak karier serta prestasi calon tersebut cukup mumpuni untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat.
Lalu, bagaimana dampak dari adanya politik identitas itu sendiri? Menurut Aryojati (2020) maraknya isu populisme dalam politik identitas akan mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Penggunaan isu keagamaan dalam penghimpunan dukungan politik mempunyai lubang besar yang bisa saja ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memang menginginkan perpecahan Indonesia. Jika hal ini terus berlanjut, semangat persatuan dan kesatuan yang rendah akan meningkatkan potensi polarisasi masyarakat bahkan elite politik.
Selanjutnya, menurut Anam (2019) politik identitas juga berpotensi menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. Kita tahu bahwa sistem demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dianut Indonesia mengingat pluralisme masyarakatnya. Apabila populisme dalam politik identitas semakin menguat, tidak akan ada lagi keadilan sosial, persamaan hak untuk seluruh rakyat Indonesia, bahkan kebebasan untuk orang lain maupun diri sendiri.
Politik identitas berbasis agama yang digunakan dalam kampanye politik juga akan menciptakan jurang pemisah antar kelompok umat beragama di Indonesia. Kuatnya tekanan dari kelompok agama radikal di Indonesia secara tidak langsung akan memberikan dampak buruk bagi pemeluk agama yang lain. Pemeluk agama minoritas akan merasa didiskriminasi, sehingga akan memunculkan perpecahan antar umat beragama.
Belajar dari pengalaman pemilu serentak 2019, tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu itu akan kembali muncul dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Peristiwa yang lalu memiliki kesempatan besar untuk terus digaungkan oleh kelompok radikal demi keuntungan pribadi. Begitu pula oleh golongan-golongan yang memang pada dasarnya menginginkan perpecahan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas di Indonesia.
Menghilangkan praktek politik identitas akan menjadi salah satu PR penting bagi Indonesia menjelang pemilu 2024 mendatang. Hal ini menjadi penting, terlebih karena berhubungan erat dengan kesetaraan hak, persatuan dan kesatuan masyarakat, serta prinsip-prinsip demokrasi. Apalagi, masalah SARA merupakan hal yang sensitif untuk dijadikan alat kampanye.
Semoga Kita semua seamakin paham, cerdas dan bijak dalam berpolitik atau menyikapi hal hal berbau politik demi menjaga persatuan dan kesatuan Replubik Indonesia dan tidak mudah terpancing, terprovokasi dengan hal-hal yang akan merugikan kita sendiri bangsa dan Negara kita.
%20Meninjau%20Kandang%20Sapi%20PT%20LSAJ.jpeg)
