QBeritakan.com - Aksi damai guru honorer itu dilakukan saat DPRD Tulangbawang bersama pihak eksekutif tengah menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato presiden dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI.
Mereka sempat tertahan di depan gerbang gedung DPRD lantaran di larang masuk ke dalam halaman.
Koordinator Lapangan Mardi mengatakan aksi damai yang dilakukan para guru itu guna menuntut DPRD dan Penjabat Bupati Tulangbawang Qudratul Ikhwan membuka formasi penerimaan PPPK. "Kami minta agar Pemerintah Kabupaten Tulangbawang membuka formasi PPPK tahun 2023 sesuai dengan PMK Nomor 212/PMK.07/2022," kata Mardi saat berorasi.
Ia meminta, pemerintah daerah agar memperlakukan guru honorer dengan manusia. "Kami meminta Pemkab Tulangbawang memperhatikan nasib dan kesejahteraan teman-teman kami dari Staf TU honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun," ujar dia.
Mardi mengatakan terdapat lima point tuntutan para tenaga guru honorer kepada pemerintah daerah setempat.
Lima point tuntutan itu yakni meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Tulangbawang membuka formasi PPPK tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 tanggal 27 Desember 2022.
Kedua, meminta agar diperlakukan manusiawi sebagai manusia dan guru yang membentuk manusia calon pemimpin masa depan bangsa, tetapi terkadang guru menerima perlakuan yang tidak pantas dan ada aturan dan kebijakan yang justru membuat guru menderita.
Ketiga, pihaknya meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Tulangbawang turut memperhatikan nasib dan kesejahteraan Staf TU honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun.
Keempat, pihaknya menyampaikan kondisi pendidikan di Kabupaten Tulangbawang saat ini dalam kondisi tidak baik-saja. Pasalnya terdapat oknum yang bermain dengan memeras kepala sekolah dengan melibatkan oknum penegak hukum.
Kelima, meminta agar pemerintah pusat maupun daerah lebih serius memperhatikan nasib guru. "Alasan ketiadaan dana dan anggaran dijadikan alasan. Tetapi untuk diluar hal-hal diluar urusan kesejahteraan guru dan pendidikan selalu ada dana," ujar dia.
Mereka sempat tertahan di depan gerbang gedung DPRD lantaran di larang masuk ke dalam halaman.
Koordinator Lapangan Mardi mengatakan aksi damai yang dilakukan para guru itu guna menuntut DPRD dan Penjabat Bupati Tulangbawang Qudratul Ikhwan membuka formasi penerimaan PPPK. "Kami minta agar Pemerintah Kabupaten Tulangbawang membuka formasi PPPK tahun 2023 sesuai dengan PMK Nomor 212/PMK.07/2022," kata Mardi saat berorasi.
Ia meminta, pemerintah daerah agar memperlakukan guru honorer dengan manusia. "Kami meminta Pemkab Tulangbawang memperhatikan nasib dan kesejahteraan teman-teman kami dari Staf TU honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun," ujar dia.
5 Poin Tuntutan Para Tenaga Guru Honorer
Mardi mengatakan terdapat lima point tuntutan para tenaga guru honorer kepada pemerintah daerah setempat.
Lima point tuntutan itu yakni meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Tulangbawang membuka formasi PPPK tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 tanggal 27 Desember 2022.
Kedua, meminta agar diperlakukan manusiawi sebagai manusia dan guru yang membentuk manusia calon pemimpin masa depan bangsa, tetapi terkadang guru menerima perlakuan yang tidak pantas dan ada aturan dan kebijakan yang justru membuat guru menderita.
Ketiga, pihaknya meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Tulangbawang turut memperhatikan nasib dan kesejahteraan Staf TU honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun.
Keempat, pihaknya menyampaikan kondisi pendidikan di Kabupaten Tulangbawang saat ini dalam kondisi tidak baik-saja. Pasalnya terdapat oknum yang bermain dengan memeras kepala sekolah dengan melibatkan oknum penegak hukum.
Kelima, meminta agar pemerintah pusat maupun daerah lebih serius memperhatikan nasib guru. "Alasan ketiadaan dana dan anggaran dijadikan alasan. Tetapi untuk diluar hal-hal diluar urusan kesejahteraan guru dan pendidikan selalu ada dana," ujar dia.
